Kamis, 31 Mei 2012

Investasi & Penanaman Modal


Investasi

Investasi adalah penanaman modal untuk biasanya berjangka panjang dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang sebagai kompensasi secara profesional atas penundaan konsumsi, dampak inflasi dan resiko yang ditanggung. Keputusan investasi dapat dilakukan individu, dari investasi tersebut yang dapat berupa capital gain/loss dan yield. Alasan seorang investor melakukan investasi adalah untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang serta untuk menghindari merosotnya nilai kekayaan yang dimiliki.

Peranan modal dalam meningkatkan PNB (Pendapatan Nasional Bruto)

Penanaman Modal adalah kegiatan yang dilakukan penanam modal yang berhubungan dengan keuangan dan ekonomi dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan di masa depan.
Penanaman modal berperan sebagai sarana investasi yang melibatkan seluruh potensi masyarakat, baik yang berada di dalam negeri maupun luar negeri dengan cara berinvestasi/penanaman modal dalam negeri dan modal itu dapat berupa modal sendiri ataupun modal bersama.
Selain itu, penanaman modal juga berperan sebagai sarana untuk mengukur pembangunan suatu Negara  dan juga pendapatan nasional bruto. Pendapatan nasional  dapat diartikan sebagai suatu angka atau nilai yang menggambarkan seluruh produksi, pengeluaran, ataupun pendapatan yang dihasilkan dari semua pelaku atau sektor ekonomi dari suatu Negara dalam kurun waktu tertentu.
Pendapatan nasional sering digunakan sebagai indikator ekonomi dalam hal menentukan laju tingkat perkembangan atau pertumbuhan perekonomian, mengukur keberhasilan suatu Negara dalam mencapai tujuan pembangunan ekonominya, serta membandingkan tingkat kesejahteraan masyarakat.
Oleh karena itu, penanaman modal tersebut sangat berperan penting dalam meningkatkan PNB karena semakin besar investasi yang dilakukan di suatu Negara maka tingkat PNB Negara tersebut juga akan semakin baik yang menggambarkan semakin baik pula tingkat kesehatan ekonomi suatu negara.

Penanaman Modal Dalam Negeri

Peranan modal dalam negeri sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi Negara. Melihat perekonomian Indonesia masih rendah akibat krisis yang melanda membuat pemerintah terdorong untuk mencari sumber-sumber pembiayaan pembangunan baik yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Kedudukan penanaman modal dalam negeri yang terpenting adalah pendapatan nasional karena dapat memanfaatkan kekayaan yang dimiliki oleh pihak Negara.
Fungsi serta kedududukannya juga sangat penting karena merupakan asset Negara untuk meningkatkan pendapatan dan pertumbuhan Negara. Fungsinya adalah untuk pengumpulan, pengelolaan, perencanaan dan perumusan kebijakan teknis bidang penanaman modal.
Perkembangan modal dalam negeri belum berkembang padahal kekayaan alam yang dimiliki begitu melimpah tetapi tidak dimanfaatkan dengan baik. Padahal, dengan memanfaaatkan kekayaan alam pemerintah dapat melakukan suatu bidang usaha atau semacamnya yang dapat meningkatkan pendapatan nasional dengan cara penggabungan faktor-faktor produksi. Namun sayangnya, pada kenyataannya pemerintah lebih banyak menggunakan modal asing.
Penanaman modal dalam negeri memberikan peranan dalam pembangunan ekonomi di negara-negara sedang berkembang, hal ini terjadi dalam berbagai bentuk. Modal Investasi mampu mengurangi kekurangan tabungan dan melalui pemasukan peralatan modal dan bahan mentah, dengan demikian menaikkan laju pemasukan modal. Selain itu tabungan dan investasi yang rendah mencerminkan kurangnya modal di negara keterbelakangan teknologi. Bersamaan dengan modal uang dan modal fisik, modal Investasi yang membawa serta keterampilan teknik, tenaga ahli, pengalaman organisasi, informasi pasar, teknik-tekink produksi maju, pembaharuan produk dan lain-lain. Selain itu juga melatih tenaga kerja setempat pada keahlian baru. Semua ini pada akhirnya akan mempercepat pembangunan ekonomi Negara terbelakang.

Penanaman Modal Asing

Modal asing merupakan salah satu sumber yang menjadi sasaran pemerintah untuk membantu proses pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan juga merupakan kekayaan devisa Negara. Modal asing juga sebagai pengisi kesenjangan antara persediaan tabungan devisa, penerimaan pemerintah, keterampilan manajerial serta untuk mencapai pertumbuhan.

Isu Penanaman Modal Asing

Gugatan atas keberadaan Freeport  di Papua tak sepenuhnya mencerminkan keinginan menyelesaikan ganjalan “ekonomi politik” secara wajar. Di negeri ini, banyak orang menggugat eksistensi Freeport yang dianggap merugikan Indonesia, tapi umumnya mereka tak banyak peduli pada dampak riilnya bagi warga Papua. Freeport sendiri juga telah mengklaim telah menambah royalti kepada Pemerintah, tapi di sisi lain mayoritas rakyat Papua tetap miskin dan terkebelakang.

Seharusnya gugatan terkait isu dominasi asing dalam perekonomian Indonesia  tak semata didasarkan pada klaim konstitusionalitas, tapi harus sungguh berorientasi pada kepentingan riil masyarakat, khususnya masyarakat lokal. Ketika eksploitasi SDA berlangsung tanpa kendali, seperti di Papua, komunitas lokallah yang kelak paling merasakan dampak buruknya untuk jangka menengah dan panjang.

Dalam jangka pendek, sebagian kecil warga lokal mungkin dilibatkan dalam pekerjaan eksploitasi SDA di daerahnya, tapi dalam jangka menengah dan panjang, komunitas lokal dan keturunannya jelas akan menderita, karena tanah ulayat mereka telah rusak dan kekayaan di dalamnya telah dikuras habis para pemodal yang ditopang kekuasaan politik.




Referensi

http://haris14.wordpress.com/2011/05/16/investasi-dan-penanaman-modal/

Masalah Pokok Perekonomian Indonesia


Pengangguran

Pengangguran adalah seseorang yang tergolong angkatan kerja dan ingin mendapat pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Masalah pengangguran yang menyebabkan tingkat pendapatan nasional dan tingkat kemakmuran masyarakat tidak mencapai potensi maksimal yaitu masalah pokok makro ekonomi yang paling utama.

*) Dua Dasar Utama Klasifikasi Pengangguran 

A.) Pendekatan Angkatan Kerja (Labour Force Approach)
B) Pendekatan Pemanfaatan Tenaga Kerja (Labour Utilization Approach)

Dalam pendekatan ini angkatan kerja dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu :
Menganggur (Unemployed), yaitu mereka yang sama sekali tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Kelompok ini sering disebut juga pengangguran terbuka (open Unemployment). Berdasarkan kelompok ini, tingkat pengguran di Indonesia umumnya relative rendah, yaitu 3% – 5% per tahun.
Setengah Menganggur (Underemployed), yaitu mereka yang bekerja, tetapi belum dimanfaatkan secara penuh. Artinya, jam kerja mereka dalam sminggu kurang dari 35 jam. Berdasarkan kelompok ini, tingkat pengangguran di Indonesia relative tinggi, karena angkanya berkisar 35% per tahun.
Bekerja penuh (Employed), yaitu orang – orang yang bekerja penuh atau jam kerjanya mencapai 35 jam per minggu.

*) Jenis – Jenis Pengangguran

A.) Pengangguran Friksional  (Frictional Unemployment)
Adalah pengangguran yang muncul akibat adanya ketidaksesuaian antara pemberi kerja dan pencari kerja. Pengangguran ini sering disebut pengangguran sukarela.

B.) Pengangguran Struktural (Struktural Unemployment) 
Adalah pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan struktur ekonomi dan corak ekonomi dalam jangka panjang. Pengangguran struktuiral bisa diakibatkan oleh beberapa kemungkinan, seperti :
Akibat permintaan berkurang, Akibat kemajuan dan penggunaan teknologi & Akibat kebijakan pemerintah

C.) Pengangguran Siklus 
Adalah pengangguran yang diakibatkan oleh menurunnya kegiatan perekonomian (karena terjadi resesi). Pengangguran siklus disebabkan oleh kurangnya permintaan masyarakat (aggrerat demand).

D.) Pengangguran Konjungtural (Cycle Unemployment)
Adalah pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan gelombang (naik-turunnya) kehidupan perekonomian/siklus ekonomi.

E.) Pengangguran Musiman 
Adalah pengangguran yang muncul akibat pergantian musim misalnya pergantian musim tanam ke musim panen.

F.) Pengangguran Teknologi 
Adalah pengangguran yang terjadi akibat perubahan atau penggantian tenaga manusia menjadi tenaga mesin-mesin.

G.) Pengangguran Struktual 
Adalah pengangguran yang menganggur akibat imbas naik turun siklus ekonomi sehingga permintaan tenaga kerja lebih rendah daripada penawaran kerja.


*) Sebab-Sebab Terjadinya Pengganguran

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pengganguran adalah sebagai berikut:
1.) Besarnya Angkatan Kerja Tidak Seimbang dengan Kesempatan Kerja.
2.) Struktur Lapangan Kerja Tidak Seimbang.   
3.) Kurangnya informasi.
4.) Tidak adanya sistem penerimaan pulik.
5.) Pendidikan dan ketrampilan yang rendah
6.) Pengusaha yang selalu ingin mengejar keuntungan dengan cara melakukan penghematan seperti penerapan rasionalisasi.
7.) Teknologi yang semakin maju yang belum terimbangi oleh kemampuan manusia.


*) Dampak-Dampak Dari Pengangguran

A.) Pendapatan Nasiomal Riil (nyata) yang dicapai oleh masyarakat lebih rendah dari pada pendapatan potensial (pendapatan yang seharusnya). Sehingga kemakmuran yang dicapai masyarakat pun lebih rendah.
B.) Pengangguran menyebabkan kegiatan perekonomian menurun sehingga kegiatan pembangunan pun akan terus menurun.
C.) Tingkat kemakmuran yang dapat dinikmati masyarakat  lebih rendah daripada tingkat kemakmuran yang mungkin dicapainya.
D.) Berkurangnya investor untuk melakukan perluasan dan pendirian industri baru. Sehingga, tingkat investasi turun sehingga pertumbuhan ekonomi pun tidak meningkat.
E.) Menambah beban pengeluaran negara.
F.) Menimbulkan ketidak stabilan politik
G.) Jumlah penduduk miskin semakin bertambah yang berarti beban pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan kian terasa berat
H.) Meningkatnya tindak kriminalitas yang akan meresahkan masyarakat
I.) Dapat menyebabkan kehilangan kepercayaan diri dan menimbulkan perselisihan dalam keluarga


*) Upaya Mengatasi Pengangguran

Untuk dapat mengatasi masalah penganguran, hal yang dapat dilakukan adalah:
1.) Meningkatkan mobilitas modal dan tenaga kerja
2.) Memberikan informasi yang cepat jika ada lowongan pekerjaan disektor lain
3.) Mengembangkan usaha mandiri dan usaha kecil
4.) Melakukan pelatihan dibidang keterampilan lain,untuk memanfaatkan waktu hingga musimm tertentu
5.) Mengintensifkan program keluarga berencana
6.) Mengadakan program transmigrasi
7.) Meningkatkan kualitas tenga kerja
8.) Memberikan kemudahan pada investor baru untuk mendirikan industri baru
9.) Mendorong majunya pendidikan
10.) Memperbanyak industri padat karya


Inflasi

Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus yang berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Faktor-faktor terebut antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidak lancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu. Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi-rendahnya tingkat harga. Artinya, tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukan inflasi. Inflasi adalah indikator untuk melihat tingkat perubahan, dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling pengaruh-memengaruhi.
Inflasi dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu tarikan permintaan (kelebihan likuiditas/uang/alat tukar) dan yang kedua adalah desakan produksi dan distribusi (kurangnya produksi dan juga termasuk kurangnya distribusi). Untuk sebab pertama lebih dipengaruhi dari peran negara dalam kebijakan moneter (Bank Sentral), sedangkan untuk sebab kedua lebih dipengaruhi dari peran negara dalam kebijakan eksekutor yang dalam hal ini dipegang oleh Pemerintah  seperti fiskal (perpajakan/pungutan/insentif/disinsentif), kebijakan pembangunan infrastruktur, regulasi.
Berdasarkan asalnya, inflasi dapat digolongkan menjadi dua, yaitu inflasi yang berasal dari dalam negeri dan inflasi yang berasal dari luar negeri. Inflasi berasal dari dalam negeri misalnya terjadi akibat terjadinya defisit anggaran belanja yang dibiayai dengan cara mencetak uang baru dan gagalnya pasar yang berakibat harga bahan makanan menjadi mahal. Sementara itu, inflasi dari luar negeri adalah inflasi yang terjadi sebagai akibat naiknya harga barang impor. Hal ini bisa terjadi akibat biaya produksi barang di luar negeri tinggi atau adanya kenaikan tarif impor barang.
Inflasi juga dapat dibagi berdasarkan besarnya cakupan pengaruh terhadap harga. Jika kenaikan harga yang terjadi hanya berkaitan dengan satu atau dua barang tertentu, inflasi itu disebut inflasi tertutup(Closed Inflation). Namun, apabila kenaikan harga terjadi pada semua barang secara umum, maka inflasi itu disebut sebagai inflasi terbuka(Open Inflation). Sedangkan apabila serangan inflasi demikian hebatnya sehingga setiap saat harga-harga terus berubah dan meningkat sehingga orang tidak dapat menahan uang lebih lama disebabkan nilai uang terus merosot disebut inflasi yang tidak terkendali (Hiperinflasi).

*) Berdasarkan tingkat keparahannya inflasi juga dapat dibedakan menjadi:

A.) Inflasi ringan (kurang dari 10% / tahun)
B.) Inflasi sedang (antara 10% sampai 30% / tahun)
C.) Inflasi berat (antara 30% sampai 100% / tahun)
D.) Hiperinflasi (lebih dari 100% / tahun)

Inflasi memiliki dampak positif dan dampak negatif- tergantung parah atau tidaknya inflasi. Apabila inflasi itu ringan, justru mempunyai pengaruh yang positif dalam arti dapat mendorong perekonomian lebih baik, yaitu meningkatkan pendapatan nasional dan membuat orang bergairah untuk bekerja, menabung dan mengadakan investasi. Sebaliknya, dalam masa inflasi yang parah, yaitu pada saat terjadi inflasi tak terkendali (hiperinflasi), keadaan perekonomian menjadi kacau dan perekonomian dirasakan lesu. Orang menjadi tidak bersemangat kerja, menabung, atau mengadakan investasi dan produksi karena harga meningkat dengan cepat. Para penerima pendapatan tetap seperti pegawai negeri atau karyawan swasta serta kaum buruh juga akan kewalahan menanggung dan mengimbangi harga sehingga hidup mereka menjadi semakin merosot dan terpuruk dari waktu ke waktu.

*) Dampak Postif Inflasi

1.) Peredaran / perputaran barang lebih cepat.
2.) Produksi barang-barang bertambah, karena keuntungan pengusaha bertambah.
3.) Kesempatan kerja bertambah, karena terjadi tambahan investasi.
4.) Pendapatan nominal bertambah, tetapi riil berkurang, karena kenaikanpendapatan kecil.

*) Dampak Negatif Inflasi

1.) Harga barang-barang dan jasa naik.
2.) Nilai dan kepercayaan terhadap uang akan turun atau berkurang.
3.) Menimbulkan tindakan spekulasi.
4.) Banyak proyek pembangunan macet atau terlantar.
5.) Kesadaran menabung masyarakat berkurang.

*) Pihak Yang Diuntungkan Dengan Adanya Inflasi

A.) Para Pengusaha
Yang pada saat sebelum terjadinya inflasi, telah memiliki stock/persediaan produksi barang yang siap dijual dalam jumlah besar.
B.) Para Pedagang
Yang dengan terjadinya inflasi menggunakan kesempatan memainkan harga barang. Cara yang dipakai adalah dengan menaikkan harga, karena ingin mendapatkan laba/keuntungan yang besar.
C.) Para Spekulan
Yaitu orang-orang atau badan usaha yang mengadakan spekulasi, dengan cara menimbun barang sebanyak-banyaknya sebelum terjadinya inflasi dan menjualnya kembali pada saat inflasi terjadi, sehingga terjadinya kenaikan harga sangat menguntungkan mereka.
D.) Para Peminjam
Karena pinjaman telah diambil sebelum harga barang-barang naik, sehingga nilai riil-nya lebih tinggi daripada sesudah inflasi terjadi, tetapi peminjam membayar kembali tetap sesuai dengan perjanjian yang dibuat sebelum terjadi inflasi. Misalnya, para pengambil kredit KPR BTN sebelum inflasi yang mengakibatkan harga bahan bangunan dan rumah KPR BTN naik, sedangkan jumlah angsuran yang harus dibayar kepada BTN tetap tidak ikut dinaikkan.

*) Pihak Yang Dirugikan Dengan Adanya Inflasi

A.) Para Konsumen
Karena harus membayar lebih mahal, sehingga barang yang diperoleh lebih sedikit jika dibandingkan dengan sebelum terjadinya inflasi.
B.) Mereka Yang Berpenghasilan Tetap
Karena dengan penghasilan tetap, naiknya harga barang-barang dan jasa, mengakibatkan jumlah barang-barang dan jasa yang dapat dibeli menjadi lebih sedikit, sehingga pendapatan nyata berkurang, sedangkan kenaikan penghasilan atau pendapatan pada saat terjadi inflasi sulit diharapkan.
C.) Para Pemborong atau Kontraktor
Karena harus mengeluarkan tambahan biaya agar dapat menutup pengeluaran-pengeluaran yang diakibatkan terjadinya inflasi dan mengakibatkan berkurangnya keuntungan yang diperoleh dari proyek yang dikerjakan.
D.) Para Pemberi Pinjaman/Kreditor 
Karena nilai riil dari pinjaman yang telah diberikan menjadi lebih kecil sebagai akibat terjadinya inflasi. Misalnya, sebelum inflasi, pinjaman Rp 500.000,00 = 25 gram emas, sesudah inflasi = 20 gram emas.
E.) Para Penabung
Karena pada saat inflasi bunga yang diperoleh dari tabungan dirasakan lebih kecil jika dibandingkan dengan kenaikan harga yang terjadi. Di samping itu akibat naiknya harga barang-barang dan jasa, nilai uang yang ditabung menjadi lebih rendah/turun, jika dibandingkan dengan sebelum terjadi inflasi.



Referensi
http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2010/04/masalah-%E2%80%93-masalah-pokok-perekonomian-indonesia/

Sabtu, 05 Mei 2012

Kebijaksanaan Pemerintah


Kebijaksanaan Selama

*) Periode 1966-1969
Kebijaksanaan pemerontah lebih di arahkan kepada proses perbaikna dan pembersihan disemua sektor dari unsur-unsur peninggalan pemerintah sejak orde lama terutama dari paham komunis.Mengupayakan penurunan tingkat inflasi yang masih sangat tinggi.
*) Periode Pelita I
Dilaksanakan pada 1 April 1969 hingga 31 Maret 1974 yang menjadi landasan awal pembangunan orde baru.

a.) Tujuan Pelita I : Untuk meningkatkan taraf hidup rakyat dan sekaligus meletakkan dasar-dasar bagi pembangunan dalam tahap berikutnya.
b.) Sasaran Pelita I : Pangan, sandang,perbaikan praasarana,perumahan rakyat,lapangan kerja,dan kesejahteraan rohani.
c.) Titik Berat Pelita I : Pembangunan bidang pertanian sesuai dengan tujuan untuk mengejar keterbelakangan ekonomi melalui proses pembaharuan bidang ekonomi,karena mayoritas penduduk Indonesia maih hidup dari hasil pertanian.

*) Periode Pelita II
Dilaksanakan pada 1 April 1974 sampai 31 Maret 1979. Pada periode ini berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi,termasuk dalam hal perbaikan irigasi.Dibidang industri juga terjadi kenaikan industri,lalu banyak jalan dan jembatan yang dibangun dan direhabilitas.

*) Periode Pelita III
Dilakasanakan pada 1 April sampai 31 Maret 1984.Pada periode ini lebih menekankan pada Trilogi Pembangunan pada yang bertujuan terciptanya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila.Arah dan kebijaksanaan ekonominya adalah pembangunan pada segala bidang.Pedoman pembangunan nasionalnya adalah Trilogi Pembangunan dan Delapan jalur Pemerataan.Inti dari kedua pedoman tersebut.

*) Periode Pelita IV
Dilaksanakan pada 1 April sampai 31 Maret 1989.Periode ini lebih menitikberatkan pada sektor pertanian menuju swasembada pangan dan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin industri.Hasilnya Indonesia berhasil menjadi swasembada beras.Kesuksesan ini mendapat penghargaan dari FAO pada tahun 1985.Selain swasembada pada Pelita IV ini juga dilakukan program KB dan rumah untuk keluarga.

*) Periode Pelita V
Dilaksanakan pada 1 April sampai 31 Maret 1994. Pada periode ini lebih menitikberatkan pada pada sektor pertanian dan industri untuk menetapkan swasembada pangan dan meningkatkan produksi pertanian serta menghasilkan barang ekspor.Pelita V adalah akhir dari pola pembangunan jangka panjang tahap pertama.Lalu dilanjutkan pada tahap kedua yaitu Pekita IV yang diharapkan memasuki proses tinggal landas Indonesia menuju terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Kebijaksanaan Moneter

Merupakan suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian.
Kebijakan moneter mengatur persediaan uang sebuah negara untuk mencapai tujuan tertentu.Seperti : menahan inflasi,mencapai pekerja penuh.Pada dasarnya untuk mencapai keseimbangan Internal dan Eksternal serta tercapainya tujuan ekonomi makro yakni menjaga stabilitas ekonomi yang diukur dengan kesempatan kerja,kestabilan harga dan neraca pembayaran internasional yang seimbang.

Dalam pelaksanaannya Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan moneter melalui penetapan sasaran moneter,seperti uang beredar atau suku bunga dengan tujuan utama menjaga sasaran laju inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah.Pengendalian sasaran moneter tersebut menggunakan instrumen-instrumen seperti : operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing,penetapan tingkat diskonto,pengaturan kredit.

Kebijaksanan Fiskal
     
Merupakan suatu kebijakan ekonomi yang mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah.Instrumen Kebijakan fiskal ialah pengeluaran dan penerimaan yang berhubungan erat dengan pajak.Kenaikan pajak akan menurunkan daya beli masyarakat serta menurunkan output industri secara umum.Perubahan tingkat dan komposisi pajak dan pengeluaran pemerintah dapat mempengaruhi variabel-variabel :

a.) Permintaan agregal dan tingak aktivitas ekonomi
b.) Pola persebaran sumber daya
c.) Distribusi pendapatan

Kebijaksanaan Fiskal dan Moneter di Sektor Luar Negeri

*) Kebijakan menekan pengeluaran, dengan cara :

a.) Menaikkan pajak pendapatan
b.) Menaikkan tingkat bunga
c.) Mengurangi pengeluaran pemerintah

*) Kebijakan memindahkan pengeluaran, dengan cara :

1.) Memaksa

a.) Mengenakan tarif dan atau kuota
b.) Mengawasi pemakaian valuta asing

2.) Rangsangan
a.) Ekspor : Mengurangi pajak komoditi ekspor,menyederhanakan prosedur ekspor,memberantas pungli,dan biaya siluman.
b.) Menstabilkan harga dan upah di dalam negeri
c.) Melakukan devaluasi


Referensi

http://www.scribd.com/doc/76214311/Makalah-Perekononmian-Indonesia

Peran Sektor Luar Negeri Pada Perekonomian Indonesia


Perdagangan Antar Negara
 
Perdagangan antar negara/internasional adalah hubungan tukar menukar barang dan jasa yang saling menguntungkan antara suatu negara dengan negara yang lainnya. Manfaat adanya perdagangan antar negara /internasional yaitu :
a.) Untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa
b.) Dapat memperoleh barang dan jasa dengan harga yang lebih murah
c.) Mendorong kegiatan ekonomi dalam negeri
d.) Memperluas lapangan pekerjaan
e.) Merupakan sumber pendapatan bagi negara
f.) Memperoleh manfaat dari adanya spesialisasi dalam bentuk keunggulan komparatif dan peningkatan kemakmuran
g.) Meningkatkan produktivitas dan efisiensi produksi yang pada dasarnya bersumber pada skala ekonomis dalam proses produksi,tekhnologi baru, dan rangsangan bersaing
h.) Meningkatkan proses tukar menukar antar negara
i.) Mendorong terjadinya persaingan sehat yang pada gilirannya menimbulkan perkembangan tekhnologi
j.) Meningkatkan perluasan pasar 

Perdagangan Bebas adalah perdagangan yang dilakukan antarnegara tanpa adanya hambatan dalam perdagangan sehingga akan ada spesialisasi perdagangan. Adanya kebijakan peragangan, tujuannya untuk melindungi kepentingan dalam negeri.Bentuk-bentuk kebijakan yang dilakukan yaitu :

*) Tarif Bea Masuk 
Adalah pembebanan/pajak yang dikenakan atas barang-barang impor.

*) Pelarangan Impor 
Adalah kebijakan pemerintah untuk melarang masuknya barang-barang  tertentu dari luar negeri demi meningkatkan produksi dalam negeri.

*) Kuota 
Adalah kebijakan pemerintah untuk membatasi barang-barang yang masuk dari luar negeri.

*) Subsidi 
Adalah kebijakan pemerintah untuk membantu menutupi sebagian biaya produksi per unit barang produksi dalam negeri sehingga produknya menjadi lebih murah dan mampu bersaing.

*) Dumping 
Adalah kebijakan pemerintah untuk mengadakan diskriminasi harga, yaitu produsen menjual barang di luar negeri lebih murah daripada di dalam negeri.

Hambatan Perdagangan Antar Negara
  
*) Perbedaan Mata Uang Suatu Negara dengan Negara Lain
Untuk membayar barang yang diimpor yaitu dengan mata uang (valuta) negara pengekspor,  pembayaran uang tersebut akan mengalami kesulitan karena nilai valuta suatu negara berbeda dengan nilai valuta negara lain.

*) Kualitas Sumber Daya Manusia yang Rendah. 
Sumber daya manusia merupakan penggerak semua kegiatan, apabila sumber daya manusia rendah, maka akan menghasilkan suatu kualitas yang rendah pula.

*) Pembayaran Antar Negara Sulit dan Resikonya Besar. 
Dalam melakukan pembayaran, negara pengimpor tidak dapat mengirimkan uang secara langsung kepada negara pengekspor. Hal ini sulit dilakukan dan resikonya sangat besar. Oleh karena itu, pembayaran antarnegara harus ditempuh dengan cara lain misalnya dengan menggunakan wesel asing.

*) Kebijaksanaan Impor yang Dilakukan oleh Suatu Negara. 
Untuk melindungi perekonomian dalam negeri, suatu negara melakukan kebijaksanaan impor dengan menerapkan proteksi. Kebijakan proteksi dilakukan dengan jalan menaikkan bea impor atau melarang impor barang-barang tertentu.Proteksi adalah suatu usaha negara untuk memberi perlindungan terhadap produksi dalam negeri. Contoh bentuk proteksi yaitu:

#) Menaikkan Bea Impor atau Bea Masuk.
Dengan adanya bea masuk yang tinggi terhadap barang impor, maka harga barang impor dalam negeri menjadi lebih mahal. Hal ini akan mengakibatkan sepinya penjualan barang impor, akibatnya ekspor dari negara lain akan mengalami hambatan.

#) Larangan Impor oleh Suatu Negara Terhadap Jenis Barang Tertentu
Contohnya yaitu barang mewah. Hal ini menjadi hambatan kegiatan ekspor dari negara produsen barang mewah tersebut.

#) Kuota 
 Yaitu kebijaksanaan pemerintah untuk membatasi impor barang-barang yang sudah dapat dihasilkan di dalam negeri, tetapi jumlahnya belum mencukupi kebutuhan dalam negeri.

#) Pertentangan di Bidang Politik dan Militer. 
Apabila terjadi pertentangan di bidang politik dan militer (perang), hubungan antarnegara akan terputus dan dunia dilanda kelesuan perekonomian atau resesi yang menyebabkan perdagangan antarnegara akan menurun.Pemerintah selalu berupaya untuk mengantisipasi hambatan tersebut dengan kebijaksanaan yang dapat menunjang perkembangan perdagangan antarnegara.
Contoh:
a.) Kebijaksanaan penyederhanaan prosedur ekspor dan impor.
b.) Pengurangan dan pembebasan pajak ekspor dan impor untuk barang tertentu.
c.) Selektif dalam mengimpor barang.
d.) Menerobos politik proteksi negara-negara tertentu lewat dialog antarkepala negara atau antar menteri luar negeri.
e.) Peningkatan sumber daya manusia untuk menghasilkan tenaga-tenaga ahli yang handal dan berguna dalam perkembangan perdagangan antarnegara.

Neraca Pembayaran Luar Negeri Indonesia

Neraca Pembayaran adalah pencatatan keseluruhan nilai barang dan jasa,transfer keuangan,transaksi modal, transfer kekayaan internasional yang dicatat secara sistematis pada periode tertentu.Neaca pembayaran terdiri dari :
*) Transaksi berjalan
Transaksi berjalan atau neraca lancar merupakan gambaran ringkas mengenai nilai transaksi barang dan jasa suatu negara dalam kurun waktu satu tahun. Neraca lancar terdiri atas:

a.) Neraca Perdagangan
Digunakan untuk mencatat nilai transaksi ekspor dan impor barang selama satu periode. Ekspor barang dicatat dalam transaksi kredit sedangkan impor barang dicatat dalam transaksi debit. Apabila ekspor melebihi impor, negara tersebut mempunyai surplus neraca perdagangan atau mempunyai saldo positif dalam investasi luar negeri. Sebaliknya, jika impor melebihi ekspor, negara tersebut mempunyai defisit neraca perdagangan atau memperoleh pengurangan investasi luar negeri.

b.) Neraca Nonbalas Jasa
Neraca ini digunakan untuk mencatat transaksi yang bukan merupakan balas jasa. Misalnya Indonesia memberikan atau menerima hibah maka akan dicatat dalam neraca nonbalas jasa.

c.) Neraca Jasa 
Merupakan kegiatan jasa yang diselenggarakan suatu negara untuk luar negeri serta yang diterimanya dari luar negeri. Nilai kegiatan jasa meliputi jasa pengangkutan, asuransi, perantara perdagangan, perbankan, dan pariwisata.

*) Neraca Modal
Neraca modal merupakan neraca yang digunakan untuk mencatat semua penerimaan dan pembayaran, seperti bunga, dividen, upah tenaga kerja asing, serta hadiah (grants).
*) Neraca Penyeimbang
Merupakan rekening penyeimbang atas transaksi berjalan yang mengalami surplus maupun defisit. Dengan adanya rekening penyeimbang ini, jumlah total nilai sebelah kredit dan debit dari neraca pembayaran akan sama.
*) Selisih Perhitungan
Adanya ketidaklengkapan informasi dan atau transaksi yang tidak tercatat menyebabkan saldo neraca pembayaran tidak sama. Transaksi yang tidak tercatat akan dimasukkan ke dalam bagian selisih perhitungan.

Peran Kurs Valuta Asing
  
Kurs valuta asing sering diartikan sebagai banyaknya nilai mata uang suatu negara (rupiah misalnya) yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan satu unit nilai uang asing (dollar misalnya). Sehingga, jika kita gunakan contoh rupiah dan dollar, maka kurs valuta asing adalah nilai tukar yang menggambarkan banyaknya rupiah yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan satu unit dollar dalam kurun waktu tertentu. Misalnya US $ 1.00 = Rp. 10.000,- .Pada dasarnya ada tiga cara untuk menentukan tinggi-rendahnya kurs atau nilai tukar valuta asing,yaitu : 

*) Kurs Tetap
Karena dikaitkan dengan emas sebagai standard atau patokannya.

*) Kurs Bebas
Dibentuk oleh permintaan dan penawaran valuta asing di pasaran bebas, lepas dari kaitan dengan emas. Dalam hal ini kurs bisa naik – turun dengan bebas. Dewasa ini orang bicara tentang kurs mengambang (floating rates)

*) Kurs Dibuat Stabil 
Berdasarkan perjanjian internasional yaitu ditetapkan oleh pemerintah/bank sentral dalam perbandingan tertentu dengan dollar atau emas sebagai patokan.

Dalam pembayaran antar negara ada suatu kekhususan yang tidak terdapat dalam lalu-lintas pembayaran luar negeri.Pembayaran antar negara harus menyangkut lebih dari satu macam mata uang, yang harus dipertukarkan satu sama lain dengan harga atau kurs tertentu. Hal inilah yang membuat perdagangan dan pembayaran internasional menjadi perkara yang rumit.
Apabila mata uang suatu negara dinilai terlalu tinggi dibandingkan dengan valuta lain akibatnya ekspornya akan macet dan impornya didorong terlalu besar, sehingga keseimbangan neraca pembayaran terancam.

Referensi
http://www.slideshare.net/mangabdul/perdagangan-internasional
http://id.shvoong.com/social-sciences/economics/2175603-hambatan-perdagangan-antarnegara/
http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2012/03/peranan-kurs-valuta-asing-pada-perekonomian-indonesia/
http://www.karyatulisilmiah.com/pengertian-perdagangan-internasional.html

Anggaran Pendapatan & Belanja Negara (APBN)


Perkembangan Dana Pembangunan Indonesia

APBN adalah konsep perencanaan pembangunan yang memiliki jangka pendek, karena itulah APBN selalu disususn setiap tahun. Secara gari besar APBN terdiri dari pos – pos sebagai berikut :

a.) Sisi penerimaan, terdiri dari pos penerimaan dalam negeri dan penerimaan pembangunan
b.) Sisi pengeluaran terdiri dari pos pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan
     
Bangsa kita sedang memasuki era perkembangan dimana era ini seperti halnya perusahaan membutuhkan modal yang besar. Dari masa orde baru bangsa kita sudah memulai langkah pijakan pembangunan dimana kita kenal dengan PELITA. Namun setelah lengsernya orde baru dan berganti menjadi era reformasi maka rencana pembangunan atau action plannya berubah, jika kita lihat sekarang ini focus pembangunan masih bias dikarenakan adanya banyak pihak yang berkepentingan dan lebih mementingkan golongan sendiri dari pada masyarakat pada umumnya. Seperti kita ketahui bangsa kita meminjam dana dari luar negeri. Hal ini tidak terlepas dari peranan sektor migas yang saat itu sangat dominan, serta dengan dukungan beberapa kebijakan pemerintah dalam masalah perpajakan dan upaya peningkatan penerimaan negara lainnya. Untuk menghindari terjadinya deficit anggaran pembangunan, Indonesia masih mengupayakan sumber dana dari luar negeri, dan meskipun IGGI ( Inter Govermmental Group on Indonesia ) bukan lagi menjadi forum Internasional yang secara formal membantu pembiayaan pembangunan di Indonesia, namun dengan lahirnya CGI ( Consoltative Group on Indonesia ) kebutuhan pinjaman luar negeri sebagai dana pembangunan masih dapat diharapkan. Yang perlu diingat bahwa sebaiknya pinjaman tersebut ditempatkan sebagai pelengkap pembangunan dan peran tabungan pemerintahlah yang tetap harus dominan, bukan sebaliknya 

Proses Penyusunan Anggaran

Anggaran merupakan sejumlah uang yang dihabiskan dalam periode tertentu untuk melaksanakan suatu programSecara garis besar, proses penyusunan anggaran terbagi menjadi dua, yakni dari atas ke bawah (top-down) dan dari bawah ke atas (bottom-up)

*) Dari Atas ke Bawah (top-down)
Merupakan proses penyusunan anggaran tanpa penentuan tujuan sebelumnya dan tidak berlandaskan teori yang jelas. Secara garis besar berupa pemberian sejumlah uang dari pihak atasan kepada para karyawannya agar menggunakan uang yang diberikan tersebut untuk menjalankan sebuah program. Terdapat 5 metode penyusunan anggaran dari atas ke bawah,yaitu :

a.) Metode Kemampuan (The affordable method
Adalah metode dimana perusahaan menggunakan sejumlah uang yang ada untuk kegiatan operasional dan produksi tanpa mempertimbangkan efek pengeluaran tersebut.

b.) Metode Pembagian Semena-mena (Arbitrary allocation method
Merupakan proses pendistribusian anggaran yang tidak lebih baik dari metode sebelumnya. Metode ini tidak berdasar pada teori, tidak memiliki tujuan yang jelas, dan tidak membuat konsep pendistribusian anggaran dengan baik.

c.) Metode Persentase Penjualan (Percentage of sales
Menggambarkan efek yang terjadi antara kegiatan iklan dan promosi yang dilakukan dengan presentase peningkatan penjualan di lapangan. Metode ini mendasarkan pada dua hal, yaitu presentase penjualan dan sejumlah pengembalian yang diterima dari aktivitas periklanan dan promosi yang dilakukan.

d.) Melihat Pesaing (Competitive parity
Karena sebenarnya tidak ada perusahaan yang tidak mau tahu akan keadaan pesaingnya. Tiap perusahaan akan berusaha untuk melakukan promosi yang lebih baik dari para pesaingnya dengan tujuan untuk menguasai pangsa pasar

e.) Pengembalian investasi (Return of investment
Merupakan pengembalian keuntungan yang diharapkan oleh perusahaan terkait dengan sejumlah uang  yang telah dikeluarkan untuk iklan dan aktivitas promosi lainnya. Sesuai dengan arti katanya, investasi berarti penanaman modal dengan harapan akan adanya pengembalian modal suatu hari.

*) Dari Bawah ke Atas (bottom-up) 
Merupakan proses penyusunan anggaran berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dan anggaran ditentukan belakangan setelah tujuan selesai disusun.Terdapat 3 metode dasar proses penyusunan anggaran dari bawah ke atas, yaitu :

a.) Metode Tujuan dan Tugas (Objective and task method
Dengan menegaskan pada penentuan tujuan dan anggaran yang disusun secara beriringan. Terdapat 3 langkah yang ditempuh dalam langkah ini, yakni penentuan tujuan, penentuan strategi dan tugas yang harus dikerjakan, dan perkiraan anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai tugas dan strategi tersebut.

b.) Metode Pengembalian Berkala (Payout planning
Menggunakan prinsip investasi dimana pengembalian modal diterima setelah waktu tertentu. Selama tahun pertama, perusahaan akan mengalami rugi dikarenakan biaya promosi dan iklan masih melebihi keuntungan yang diterima dari hasil penjualan. Pada tahun kedua, perusahaan akan mencapai titik impas (break even point) antara biaya promosi dengan keuntungan yang diterima. Setelah memasuki tahun ketiga, barulah perusahaan akan menerima keuntungan penjualan. Strategi ini hasilnya dirasakan dalam jangka panjang.

c.) Metode Perhitungan Kuantitatif (Quantitative models)
Menggunakan sistem perhitungan statistik dengan mengolah data yang dimasukkan dalam komputer dengan teknik analisis regresi berganda. Metode ini jarang digunakan karena kompleks dalam pemakaiannya.

Perkiraan Penerimaan Negara

APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran. APBN, Perubahan APBN, dan Pertanggungjawaban APBN setiap tahun ditetapkan dengan UU. Secara keseluruhan sumber penerimaan negara bersumber dari :

*) Penerimaan dalam negeri, yang terdiri dari :

#) Penerimaan Perpajakan
a.) Pajak penghasilan (minyak dan gas, non minyak dan gas)
b.) Pajak pertambahan nilai
c.) Pajak bumi dan bangunan
d.) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangun (BPHTB)
d.) Pajak Lainnya
e.) Pajak Perdagangan Internasional
f.) Bea Masuk
g.) Pajak/Pengutan Ekspor

#) Penerimaan Bukan Pajak
a.) Penerimaan Sumber Daya Alam (minyak bumi, gas alam, pertambangan umum, kehutanan, perikanan)
b.) Bagian Laba BUMN
c.) PNPB Lainnya

*) Penerimaan luar negeri
Penerimaan dari luar negeri dapat dihasilkan dari investasi atau modal proyek ataupun pinjaman keluar negeri. Bisa juga didapatkan dari ekspor barang ataupun dari visa para tourist yang datang ke Indonesia.

Perkiraan Pengeluaran Negara

Secara garis besar, pengeluaran Negara dikelompokkan menjadi dua yakni :

*) Pengeluaran Rutin
Pengeluaran yang dapat dikatakan selalu ada dan telah terencana sebelumnya   secara rutin, diantaranya : 

a.) Pengeluaran untuk belanja pegawai
b.) Pengeluaran untuk belanja barang
c.) Pengeluaran untuk subsidi daerah otonom
d.) Pengeluaran untuk membayar bunga dan cicilan hutang
e.) Pengeluaran lain lain

*) Pengeluaran Pembangunan
Secara garis besar,yang termasuk dalam pengeluaran pembangunan diantaranya adalah :
a.) Pengeluaran pembangunan untuk berbagai departemen/lembaga Negara,diantaranya untuk membiayai proyek-proyek pembangunan sektoral yang menjadi tanggung jawab masing-masing departemen/lembaga Negara bersangkutan.
b.) Pengeluaran pembangunan  untuk anggaran pembangunan daerah( Dati I dan II )
c.) Pengeluaran pembangunan lainnya

Dasar Perhitungan Perkiraan Penerimaan Negara

Untuk memperoleh hasil perkiraan penerimaan Negara, ada beberapa hal pokok yang harus diperhatikan,yaitu :
*) Penerimaan Dalam Negeri dari Migas
Faktor-faktor yang dipertimbangkan adalah :
a.) Produksi minyak rata-rata per hari
b.) Harga rata-rata ekspor minyak mentah

*) Penerimaan Dalam Negeri diluar Migas
Faktor-faktor yang dipertimbangkan adalah :
a.) Pajak penghasilan
b.) Pajak pertambahan nilai
c.) Bea masuk
d.) Cukai
e.) Pajak ekspor
f.) Pajak bumi dan bangunan
g.) Bea materai
h.) Pajak lainnya
i.) Penerimaan bukan pajak
j.) Penerimaan dari hasil penjualan BBM

Referensi 
http://rakilmu.blogspot.com/2010/04/perkembangan-dana-pembangunan-di.html
http://jayamstrong.blogspot.com/2011/05/proses-penyusunan-anggaran.html
http://sarahlistiarakhma.wordpress.com/2011/05/17/perkiraan-penerimaan-negara/
http://haris14.wordpress.com/2011/05/16/perkiraan-pengeluaran-negara/

Struktur Produksi, Distribusi Pendapatan & Kemiskinan


Struktur Produksi

Struktur Produksi adalah logika proses produksi, yang menyatakan hubungan antara beberapa pekerjaan pembuatan komponen sampai menjadi produk akhir, yang biasanya ditunjukkan dengan menggunakan skema. Struktur produksi nasional dapat dilihat menurut lapangan usaha dan hasil produksi kegiatan ekonomi nasional. Berdasarkan lapangan usaha struktur produksi nasional terdiri dari sebelas lapangan usaha dan berdasarkan hasil produksi nasional terdiri dari 3 sektor, yakni sektor primer, sekunder, dan tersier. Sejalan dengan perkembangan pembangunan ekonomi struktur produksi suatu perekonomian cenderung mengalami perubahan. Perubahan struktur produksi dapat terjadi karena :

a.) Sifat manusia dalam perilaku konsumsinya yang cenderung berubah dari konsumsi barang barang pertanian menuju konsumsi lebih banyak barang-barang industri
b.) Perubahan teknologi yang terus-menerus, dan
c.) Semakin meningkatnya keuntungan komparatif dalam memproduksi barang-barang industri.

Struktur produksi nasional pada awal tahun pembangunan jangka panjang ditandai oleh peranan sektor primer, tersier, dan industri. Pada akhir Pelita V atau kedua, struktur produksi nasional telah bergeser dari dominasi sektor primer menuju sektor sekunder.


Pendapatan Nasional

Pendapatan Nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga keluarga (RTK) di suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam satu periode.
Cara perhitungan pendapatan nasional,sebagai berikut :

*) Produk Domestik Bruto (GDP) : Produk domestik bruto (Gross Domestic Product) merupakan jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara (domestik) selama satu tahun. Dalam perhitungan ini, termasuk juga hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan/orang asing yang beroperasi di wilayah negara yang bersangkutan. Barang-barang yang dihasilkan termasuk barang modal yang belum diperhitungkan penyusutannya, karenanya jumlah yang didapatkan dari GDP dianggap bersifat bruto/kotor. Nilai produk yang dihitung dengan pendekatan ini adalah nilai jasa dan barang jadi (bukan bahan mentah atau barang setengah jadi).                                        GNP – n = GNP atau GNP + n = GDP

*) Produk Nasional Bruto (GNP) : Produk Nasional Bruto (Gross National Product) meliputi nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara selama satu tahun,termasuk hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara yang berada di luar negeri, tetapi tidak termasuk hasil produksi perusahaan asing yang beroperasi di wilayah negara itu. Perhitungan dengan pendekatan ini dilakukan dengan menghitung pengeluaran yang dilakukan oleh empat pelaku kegiatan ekonomi negara, yaitu: Rumah tangga (Consumption), pemerintah (Government), pengeluaran investasi (Investment), dan selisih antara nilai ekspor dikurangi impor                                                        
NI = C+G+I+(X-M)

*) Pendapatan Nasional Neto (NNI) : Pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Besarnya NNI dapat diperoleh dari NNP dikurang pajak tidak langsung. Yang dimaksud pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain seperti pajak penjualan, pajak hadiah, dll. Cara hitungnya dengan menjmlahkan seluruh pendapatan yang diterima rumah tangga konsumsi dalam suatu negara selama satu periode tertentu sebagai imbalan atas faktor-faktor produksi yang diberikan kepada perusahaan

*) Pendapatan yang siap dibelanjakan (DI) : Pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Disposable income ini diperoleh daripersonal income (PI) dikurangi dengan pajak langsung. Pajak langsung (direct tax) adalah pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, artinya harus langsung ditanggung oleh wajib pajak, contohnya pajak pendapatan.

Pendapatan Nasional Perkapita : besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara. Pendapatan per kapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah penduduk negara tersebut. Pendapatan per kapita sering digunakan sebagai tolok ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah negara semakin besar pendapatan per kapitanya, semakin makmur negara tersebut.

Distribusi Pendapatan Nasioanal & Kemiskinan

Sebagai dasar dari kerangka pemikiran untuk menganalisis masalah antara pertumbuhan dan kemiskinan atau kesenjangan ekonomi adalah salah satu metode statik yang umum digunakan untuk mengetimasi sejauh mana pencapaian tingkat kemerataan dalam distribusi pendapatan atau pengurangan kesenjangan ekonomi dalam suatu proses pembangunan ekonomi adalah mengukur nilai koefesien atau rasio gini. Penduduk dikelompokan menjadi tiga kelompok; yaitu penduduk dengan pendapatan rendah yang merupan 40% dari jumlah penduduk, penduduk dengan berpendapatan menengah yang merupakan 40% dari jumlah penduduk, dan penduduk yang berpendapatan tinggi yang merupakan 20% dari jumlah penduduk. Selanjutnya ketidak merataan pendapatan disuatu ekonomi diukur berdasarkan pendapatan yang dinikmati oleh 40% penduduk dengan pendapatan rendah.

Penggunaan data pengeluaran konsumsi rumah tangga akan menghasilkandata pendapatan yang underestimate karena jumlah pendapatan bia lebih besar, sama, atau lebih kecil dari pada jumlah pengeluaran konsumsi. Misalnya pendapatan lebih besar tidak selalu berarti pengeluaran konsumsi juga besar. Dalam hal ini, berarti ada tabungan. Dalam hal ini belum tentu juga bila pendapatan rendah tidak selalu jumlah konsumsi juga rendah. Banyak rumah tangga memakai kredit untuk membiayai pengeluran konsumsi tertentu, misalnya untuk membeli rumah dan mobil untuk biaya sekolah anak, atau bahkan untuk liburan.Keberhasilan pembangunan di Indonesia tidak hanya di ukur dari peningkatan pendapatan penduduk secara agregat atau per capital, tetapi juga (justru lebih penting lagi) di lihat dari distribusi peningkatan pendapatan tersebut terhadap semua anggota masyarakat. Sekarang ini, tingkat pendapatan per kapital di Indonesia sudah lebih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan 30 tahun yang lalu,

Masalah kemiskinan merupakan dilema bagi Indonesia, terutama melihat kenyataan bahwa laju pengurangan jumlah orang miskin berdasarkan garis kemiskinan yang berlaku jauh lebih lambat dari pada lajupertumbuhan ekonomi dalam kurun waktu sejak pelita I dimulai hingga saat ini (Repelita VI). Karena kemiskinan merupakan salah satu masalah ekonomi Indonesia yang serius maka tidak mengherankan kalau banya studi telah dilakukan mengenai kemiskinan tanah air. Faktor yang berpengaruh langsung dan tidak langsung terhadap perubahan kemiskinan. Sebagai contoh sering dikatakan bahwa salah satu penyebab kemiskinan adalah tingkat pendidikan yang rendah. sebagian besar faktor tersebut juga saling mempengaruhi satu sama lain. Misalnya dari pekerja yang bersangkutan sehingga produktivitasnya menurun. Produktifitas menurun selanjutnya dapat mengakibatkan tingkat upah netonya berkurang, dan seterusnya. Jadi, dalam kasus ini, tidak mudah untukmemastikan apakah karena pajak naik atau produktifitasnya yang turun membuat pekerja tersebut menjadi miskin karena upah netonya menjadi rendah.
Definisi Kemiskinan Menurut Para Ahli:

*) Maxwell (2007) : Menggambarkan kemiskinan sebagai keterbatasan pendapatan dan konsumsi, keterbelakangan derajat dan martabat manusia, ketersingkiran sosial, keadaan yang menderita karena sakit, kurangnya kemampuan dan ketidakberfungsian fisik untuk bekerja 
*) Poli (1993) : Menggambarkan kemiskinan sebagai keadaan; ketidakterjaminan pendapatan, kurangnya kualitas kebutuhan dasar, rendahnya kualitas perumahan dan aset-aset produktif; ketidakmampuan memelihara kesehatan yang baik, kurangnya dukungan jaringan untuk mendapatkan kehidupan yang baik, kurangnya infrastruktur dan keterpencilan, serta ketidakmampuan dan keterpisahan.
*) Sallatang (1986) : Kemiskinan adalah ketidakcukupan penerimaan pendapatan dan pemilikan kekayaan materi, tanpa mengabaikan standar atau ukuran-ukuran fisiologi, psikologi dan sosial.
*) Esmara (1986) : Mengartikan kemiskinan ekonomi sebagai keterbatasan sumber-sumber ekonomi untuk mempertahankan kehidupan yang layak. 

Referensi
http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2011/04/struktur-produksi-2
http://id.wikipedia.org/wiki/Pendapatan_nasiona
http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2011/02/distribusi-pendapatan-dan-kemiskinan